Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Peran Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Hermanto Halil*

Dalam era globalisasi perguruan tinggi dituntut mampu meningkatkan kualitas dirinya sesuai kebutuhan nasional-internasional melalui penjaminan mutu baik nasional maupun internasional. Indonesia saat ini telah ikut menandatangani persetujuan ASEAN Community yang telah dimulai pada tahun 2016 tentu berpengaruh bagi perguruan tinggi di Indonesia. Ide persaingan yang terjadi sebagai akibat dari pasar bebas ataupun ASEAN single market mengharuskan perguruan tinggi nasional, baik PTN maupun PTS menghadapi kompetisi tidak lagi hanya diantara perguruan tinggi di Indonesia, namun sudah meliputi perguruan tinggi di luar negeri yang memiliki reputasi dan daya tarik lebih baik. Perguruan tinggi harus berkompetisi untuk dapat terus bisa melakukan proses pembelajaran kepada mahasiswa. Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi harus menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

Perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonom atau mandiri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggi dengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalam UU Dikti tersebut diatur bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ini bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan. Sehingga diharapkan akan tumbuh dan berkembangnya budaya mutu pada lingkungan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan oleh perguruan tinggi itu sendiri untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedomannya. Penjaminan mutu pendidikan tinggi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai pelaksana untuk menghasikan generasi-generasi yang berkompeten sebagai lulusan. Perguruan tinggi kita sudah tertinggal dari Negaranegara lain di kawasan Asia Tenggara saja. Sehingga ini merupakan hal yang sangat ironis bagi sebuah bangsa yang besar namun sumber daya manusianya masih belum berkompeten.

Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi merupakan bagian yang penting dalam sistem di suatu Perguruan Tinggi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No. 12 thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam BAB III bagian kesatu tentang Sistem Penjamin Mutu. Pasal 51 ayat 1 menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negera.

Untuk memperoleh lulusan yang demikian maka Perguruan Tinggi haruslah memiliki Lembaga Penjamin Mutu untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh Undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang RI No. 12 Thn 2012 selanjutnya dalam pasal 52 dijelaskan bahwa penjamin mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam ayat berikutnya diperjelas bahwa penjamin mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Selanjutnya dalam pasal 54 dijelaskan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usulan suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi. Selanjutnya standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pendidikan tinggi merupakan standar pendididikan, standar penelitian dan standar kepada masyarakat.

Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa standar nasional pendidikan tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa dalam mengembangkan standar pendidikan tinggi maka perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan satandar nasional pendidikan tinggi.

Penjelasan lebih lanjut tentang Undang-Undang No. 12 thn 2012 ini termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2014 tetang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. Pasal 1 menjelaskan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Penjaminan mutu di Perguruan Tinggi merupakan suatu kegiatan mandiri. Proses penjaminan mutu internal ini dirancang, dijalankan, dan dikendalikan melalui Lembaga Penjaminan Mutu. Sebagai langkah strategis dalam proses pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan peningkatan mutu Universitas Pembangunan Jaya, maka Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menyusun dan melaksanakan sejumlah program kerja agar dapat terwujudnya proses penjaminan mutu.

Penetapan penjaminan mutu (quality assurance) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) telah lama diumumkan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi. Jadi SPM Dikti itu sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan perguruan tinggi lebih mementingkan akreditasi atau SPME dari pada mementingkan SPMI, memang akreditasi selalu menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau Perguruan Tinggi. Begitu akreditasi keluar institusi tidak lagi melakukan evaluasi mutu secara internal. Dalam Undang-undang tersebut, proses SPMI harus dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali.

Jika prodi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola Continuous Quality Improvement (CQI) Dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik.

Dengan kata lain, perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan serta mewujudkan visi kampus melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan mahasiswa, masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang menyatakan 3 (tiga) sistem penjaminan mutu terdiri: (1) Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) yang diantaranya Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan; (2) Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME); (3) Pangkalan data Pendidikan tinggi (PD DIKTI) Hal ini merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi, untuk memberikan kesempatan yang sama setiap perguruan tinggi dalam mengelola lembaganya.

Namun tidak semua perguruan tinggi dapat menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal berdasarkan pendekatan manajemen di dalamnya. Dibutuhkan manajemen dalam pengelolaan perguruan tinggi untuk mengakomodi system penjaminan mutu internal dan eksternal maupun dalam mengoptimalkan pelaporan pada pangkalan data Pendidikan tinggi. Sehingga dibutuhkan manajamen system penjaminan mutu internal dalam mengembangkan sebuah perguruan tinggi dalam mencapai standarisasi akreditasi. Dibutuhkan pola sistem penjaminan mutu internal berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Permenristekdikti mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai pada peningkatan.  

Oleh karenanya, dalam peran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tahap pengawasan (monitoring) dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dengan menekankan bahwa kegiatan ini bukan mencari-cari kesalahan melainkan untuk melakukan tindakan perbaikan terus menerus. Sistem penjaminan mutu (quality assurance system) akan menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang berkompeten, kreatif, inovatif dan mampu menciptakan lapangan kerja dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya sebagai indikator keberhasilan dari pendidikan tinggi yang bermutu.

*Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIMU

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *